Pangkalan Balai – Acara yang berlangsung secara Webinar ini diikuti oleh BUMN, BUMD serta Organisasi Perangkat Daerah terkait se-Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Bupati Banyuasin yang diikuti oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, Ir. Kosarodin, MM dalam hal ini diwakili oleh Pipi Oktorini, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian Hotima, SE pada hari Kamis (29/07/2021).
Acara tersebut secara webinar bertujuan untuk membangun kinerja dan layanan BUMD agar tetap produktif di masa pandemi Covid-19. Adapun beberapa kesimpulan materi yang disampaikan oleh narasumber diantaranya perspektif ekonomi sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan (profit motive).
Secara perspektif strategis mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar maupun eksternalisasinya sangat besar dan luas dan perspektif fiskal upaya dalam mencari sumber pendapatan lain diluar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.
Kinerja terbaik di masa pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan perusahaan diseluruh dunia, tidak terkecuali PDAM/Perumda sebagai BUMD Penyelenggaraan Air Minum. Berdasarkan hasil audit BPKP tahun buku 2020, 13 dari 38 PDAM/Perumda se-Jawa Timur tidak mampu mencapai Full Cost Recovery (FCR). Sedangkan Perumda Tirta Kanjuruhan tidak hanya berhasil mencapai Full Cost Recovery (FCR) sebesar 126,69% tapi juga telah mencapai prestasi kinerja terbaik di Jawa Timur dan peringkat 3 terbaik di Indonesia kelompok pelanggan > 100.000 SR. Sejak tahun 2015 sampai saat ini Perumda Tirta Kanjuruhan sebagai pelaksana program selalu berhasil mencapai target 100% SPPH, keberhasilan tersebut ditetapkan oleh CPMU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai best practice program hibah air minum perkotaan dan rujukan bagi PDAM/Perumda se-Indonesia.
Program hibah air minum perkotaan merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan pengembangan SPAM yang sangat menguntungkan. Pada saat ini banyak Kabupaten/Kota yang tidak dapat mencapai target SPPH (Surat Penetapan Pemberian Hibah), dikarnakan permasalahan program hibah air minum perkotaan diantaranya Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) belum disahkan, keterlambatan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), calon penerima manfaat tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi MBR, permasalahan pelelangan, keterlambatan pembangunan jaringan karena mengandalkan sumber dana lain (APBN, APBD, Provinsi/Kabupaten/Kota), pemasangan SR tidak mengikuti spesifikasi teknis dalam pedoman, SR terpasang bukan MBR eligible sebagai mana tercantum dalam BA Basclino.
Leave a Reply